Bupati bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu melaksanakan entry meeting (Pertemuan awal) dalam rangka pemeriksaan internal penggunaan APBD 2018 di Kabupaten Kepahiang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Kepahiang, Rabu (6/2/2019) dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-kabupaten Kepahiang.

Bupati meminta kepada Kepala OPD, Bendaharawan, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK serta bendahara barang untuk mempersiapkan segala sesuatu sesuai yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa dari BPK. “KPA harus mengecek lagi penyelenggaraan anggaran tahun 2018 sudah didukung dengan pertanggung jawaban dengan baik, benar dan lengkap,” pesan Bupati.

Bupati juga berharap kepada Pengurus Barang agar berkoordinasi dengan Bidang Aset untuk menyiapkan seperti berita acara serah terima barang dan lain sebagainya. “Bendahara barang juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, koordinasikan dengan bidang Aset, sehingga ketika dimintai keterangan tidak tergopoh-gopoh lagi mencari dokumennya,” tegas Bupati.

Sementara itu, Ketua Tim BPK I Putu Hatesa Twentoza mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 35 hari. “Selama waktu tersebut kita akan menguji beberapa akun-hal yang bisa diuji, focus kami adalah melihat system pengendalian internal OPD. Akan melihat proses pengelolaan keuangan daerah. Kami juga akan menguji akun akun tertentu yang telah selesai per 31 Desember 2018. Seperti Kas di Kas Daerah, Kas di Kas Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan di OPD,” kata I Putu.

Lanjut Putu, Kita juga akan menguji pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pendapatan pajak, retribusi dan PAD lainnya “Kita akan lihat pengelolaan internal, penetapan, penagihan, dan perhitungan dari PAD tersebut,” tambah Putu.

Terakhir, Tim Pemeriksa berharap OPD dapat kerjasama dalam memberikan keterangan, agar terjadi peningkatan opini untuk Kabupaten Kepahiang. “Kami berharap Kepahiang mendapatkan peningkatan dari Opini WDP ke Opini WTP. Ini juga akan menjadi keberhasilan kami dalam membina pengelelolaan keuangan daerah,” tutup Putu. (kominfo)