Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI  pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta.

               Definisi Rehabilitasi Sosial dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.

               Istilah-istilah penting dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini seperti Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Menjadi acuan bagi kita semua dalam memahami konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

               Dalam undang-undang tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meski demikian, khusus untuk penanganan anak berhadapan hukum oleh LKSA menyebutan bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) berada pada usia 6 – 18 tahun.

               Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan. Dalam undang- undang disebutkan bahwa Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

               Permasalahan sosial di Indonesia dewasa ini sudah semakin meluas dan kompleks. Ada masalah sosial yang disebabkan karena sistem yang kurang tepat sasaran dan juga karena sengaja dilakukan oleh oknum tertentu. Masalah sosial sebagai fokus kerja Kementerian Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selanjutnya disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

               Di Indonesia antara lain adalah anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, anak jalanan, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi, wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis, tunasusila, pengemis, gelandangan, bekas narapidana, korban penyalahgunaan napza, keluarga rentan, keluarga bermasalah sosial psikologis, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran terlantar,  penyandang AIDS/HIVserta anak bermasalah hukum, dan lainnya.

               Peranan pekerja sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya penanganan anak berhadapan hukum sangat di butuhkan. Penanganan yang dimaksud adalah pendampingan anak yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus berhadapan dengan hukum. Untuk menjawab kebutuhan akan kerukunan, keamanan dan status sosial yang bebas bergaul dalam masyarakat tanpa adanya tekanan batin karena telah melakukan pelanggaran hukum, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang salah satu programnya adalah pendampingan anak berhadapan hukum. Pekerja sosial yang bertugas melakukan pendampingan ABH adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

               Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melaksangakan tugas-tugas pendampingan anak yang dirumuskan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program pendampingan yang diselenggarakan oleh Sakti Peksos antara lain: Cluster anak balita terlantar, anak membutuhkan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan, anak jalanan serta anak terlantar.

               Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang di harapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga di harap bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain. Peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan. Gross Masson dan Mc Eachem yang di kutip oleh David Barry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan – harapan yang di kenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Menurut Symond, Problematika anak berdasarkan kepentingan perasaannya meliputi; problema kesehatan, seksual, keamanan, keuangan, kesehatan jiwa (takut, cemas dan frustrasi), kebiasaan dalam belajar, pengisian waktu terluang, sifat-sifat pribadi dan akhlak, hubungan keluarga, tingkah laku dan cara bergaul, daya tarik diri, perhatian terhadap masalah-masalah sosial, tanggung jawab dan sikap hidup, keserasian atau penyesuaian diri dengan orang lain serta pandangan hidup.

               Anak memegang peranan penting dalam peradaban hidup manusia dari waktu ke waktu. Ketika anak menjadi sosok yang saleh, maka ia akan menjadikan masyarakat tentram. Sebaliknya jika ada anak yang selalu melakukan pelanggaran di dalam masyarakat, maka akan menciptakan suasana resah dan menimbulkan kekacauan serta masa depan masyarakatnya menjadi suram. Karena pentingnya posisi anak dalam masyarakat, baik pengaruhnya terhadap keluarga dan lingkungan, maupun dalam hal persiapan penerus generasi sehingga mengharapkan dan mengusahakan keturunan yang baik perlu dilakukan.

               Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).

               Sebagaimana peran dokter dalam sistem pelayanan kesehatan, guru dalam pelayanan pendidikan, guru dalam pelayanan pendidikan, maka pekerja sosial memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan sosial. Sebagai buah profesi kemanusiaan, pekerja sosial memiliki seperangkat ilmu pengetahuan atau body of knowledge, keterampilan atau body of skills dan nilai atau body of values yang diperolehnya melalui pendidikan formal dan pengalaman profesional.

               Dalam garis besarnya, ada 4 (empat) peran profesi pekerja sosial antara lain:

  1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.
  2. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia disekitar klien.
  3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial.
  4. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial.

               Organisai pekerja sosial di Indonesia terdiri dari organisasi yang bernaung di bawah pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas pemerhati, dan sebagainya. Organisasi pekerja sosial di bentuk berdasarkan masalah kesejahteraan sosial yang ada. Khusus untuk masalah kesejahteraan sosial anak yaitu, anak berhadapan hukum di tangani oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), salah satu organisasi yang di bentuk pemerintah tentang pekerja sosial yang bertujuan untuk menjadi pendamping sesuai dengan bidang peksos yang ada.

               Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya peranan sakti peksos dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada Anak sangat berperan penting baik berupa pendampingan maupun edukasi. Sakti Peksos yang bertugas di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu berjumlah 2 (dua) orang yang sangat aktif berperan mendampingi anak yang berhadapan hukum. Hal ini menjadi tolak ukur Penyuluh Sosial (Pensos) tertarik membuat artikel mengenai Peran sakti peksos dalam penanganan anak berhadapan hukum (ABH) dan berkolaborasi dalam hal melakukan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanganan mengenai anak.

 

Kepahiang,    Juni 2021

Penyuluh Sosial Pertama

Dinas Sosial Kab. Kepahiang

Yosi Ermalena, S.Si

NIP. 198806202015052001