Dalam pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Langkah yang dilakukan antara lain memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan. Mengingat, maju mundurnya atau berkualitas tidaknya sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Karena masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik yang direncanakan maupun tidak, pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dalam melakukan upaya yang tepat serta normatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Berikut beberapa kategori anak yang diperlukan penanganan sosial, yaitu:

  1. Anak jalanan atau biasa disingkat anjal adalah potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya berada di jalan dan dapat dengan mudah kita jumpai keberadaannya disetiap penjuru kota, seperti di Kota Banjarmasin. Usia mereka yang relatif masih muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan.
  2. UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Perlindungan Anakmenjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
  3. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang bernegara dan bermasyarakat.

Setiap anak lahir dengan potensi yang berbeda-beda dan harus dikembangkan sebaik mungkin. Potensi itu berbentuk kemampuan-kemampuan yang masih belum terwujud yang memerlukan kesempatan dan lingkungan yang memungkinkan jalannya perkembangan yang lancar. Perkembangan yang lancar dan wajar menuju individu dewasa yang bertanggung jawab atas perbuatannya, hanya mungkin tercapai apabila perkembangan tersebut diberi bimbingan pula.

Peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku tidak mudah. Titik berat penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku adalah penyuluhan yang berkelanjutan. Dalam proses perubahan perilaku dituntut agar sasaran berubah tidak semata-mata karena penambahan pengetahuan saja namun, diharapkan juga adanya perubahan pada keterampilan sekaligus sikap mantap yang menjurus kepada tindakan atau kerja yang lebih baik, produktif, dan menguntungkan.

Penyuluhan sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada khalayak sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Kegiatan penyuluhan sosial diperlukan sebagai gerak awal memiliki tujuan disamping sebagai salah satu tahapan pengkondisian masyarakat, juga untuk meminimalisir terjadinya resiko kesenjangan sosial dalam masyarakat antara yang menerima bantuan langsung dengan yang tidak menerima bantuan. Penyuluhan sosial dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman seluruh stakeholder yaitu pemerintah dan masyarakat dan untuk tahu, mau dan bisa berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, setiap Dinas Sosial yang memiliki Fungsional Penyuluh Sosial akan berperan aktif dalam melaksanakan penyuluhan baik secara langsung maupun penyuluhan sosial tidak langsung dengan metode penyuluhan yang berbeda tergantung kondisi sasaran penyuluhan.

Penyuluh Sosial Pertama Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang ditengah pandemi covid-19 tetap melaksanakan penyuluhan sosial, salah satunya yaitu bimbingan konseling pada anak yang mengkonsumsi lem aibon, kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan tim Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kabupaten Kepahiang dalam upaya memberikan edukasi pada anak- anak tersebut agar melanjutkan pendidikan dan berhenti menggunakan lem aibon serta mengedukasi keluarga dalam hal motivasi dan mengajak anak tersebut untuk rehabilitasi di BNN Provinsi Bengkulu.

Upaya lain yang dilaksanakan Penyuluh Sosial adalah bersama dengan sakti peksos dalam hal pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, melakukan penyuluhan sosial mengenai edukasi mengenai seksual yang perlu di ketahui anak sejak dini, seperti bagian tubuh mana yang boleh disentuh, selainnya tidak diperkenankan agar menghindari kekerasan seksual yang dapat terjadi.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan penanganan mengenai anak sangat diperlukan yang dimulai dari pencegahan hingga pendampingan yang dapat dilaksanakan oleh Petugas di Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan instansi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan Anak.

 

Kepahiang,    Juni 2021

Penyuluh Sosial Pertama

Dinas Sosial Kab. Kepahiang

Yosi Ermalena, S.Si

NIP. 198806202015052001